Risma akan Mempercepat Pelayanan Publik di Tingkat RW
Salah Satu Program Prioritas Risma setelah Dilantik
SURABAYA - Tri Rismaharini, wali kota Surabaya terpilih, memiliki seabrek ide untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. Setelah dilantik nanti, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu bakal merealisasikan program-program baru untuk memberdayakan kampung. Salah satunya menjalankan pelayanan publik berbasis rukun warga (RW). Dengan konsep tersebut, berbagai layanan pemkot bisa diakses hanya dari RW setempat.
"Dari pengamatan lapangan, pelayanan pemerintah kota terhadap warga minimal ternyata harus sampai RW. Tak cukup bila sampai di kelurahan saja," ucapnya. Dengan berbasis RW, program-program pemkot bisa menjangkau masyarakat meski berada di daerah pinggiran.
Ide itu muncul saat Risma -sapaan Tri Rismaharini- berkeliling menyosialisasikan pencalonannya dalam pilwali lalu. Lebih dari 500 lokasi telah didatanginya. Di setiap pertemuan, Risma selalu menyerap aspirasi dan masukan warga. Karena itu, dia menjadi semakin paham akan permasalahan di lapangan.
Selama proses sosialisasi tersebut, Risma menemui banyak hal yang membuatnya meyakini bahwa pelayanan berbasis RW penting untuk direalisasikan. "Contohnya adalah posyandu untuk lansia. Di satu tempat ada yang bayar, ada yang gratis. Ada yang pakai dokter dan ada yang tidak," ucapnya. Dalam waktu dekat, Risma akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menstandarkan pelayanan kepada para lansia.
Alumnus ITS itu juga akan mempercepat pelayanan publik di tingkat RW. Gambarannya, nanti ada semacam kantor perwakilan pemkot di RW setempat. Bentuknya bisa berupa ruang khusus. Di ruang itu ada perangkat komputer yang memuat database pemkot. Jika program berjalan sesuai dengan rencana, warga bisa mengakses berbagai layanan pemkot hanya dari RW. Layanan itu, misalnya, informasi mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) dan pelayanan kesehatan.
"Jadi, kalau ada warga yang sakit, tunjukkan KTP kepada petugas khusus di RW setempat. Lalu, petugas itu akan merujukkan warga tadi ke rumah sakit yang terdekat," paparnya. "Warga yang tak mampu bisa mendapat layanan kesehatan gratis. Nanti ketua RW yang menjadi verifikator," jelas Risma.
Mantan kepala Bappeko Surabaya itu menargetkan, pelayanan berbasis RW tersebut bisa dirasakan di sejumlah tempat tiga bulan setelah dirinya dilantik. "Hambatan utamanya sekarang ini hanyalah masalah sumber daya manusia. Tapi, saya optimistis bisa diatasi dengan training," tandasnya.
Selain itu, salah satu fokus utamanya adalah pemberdayaan ekonomi kampung. Risma mengatakan, pemkot akan memberikan fasilitas dan memancing kampung-kampung agar bisa lebih produktif. Rencananya, Surabaya dibagi menjadi zona produksi. Nah, setiap kawasan akan mempunyai produk unggulan sendiri-sendiri. "Usul tetap berasal dari masyarakat. Namun, kami yang akan mengarahkan. Sebab, tak mungkin, misalnya, satu Surabaya memproduksi lele semua," tuturnya.
Menurut dia, menjadikan sebuah kampung produktif bisa menyelesaikan banyak persoalan kota. Jika ibu-ibu dan warga kampung terlibat dalam kegiatan yang produktif, masalah sosial dan ekonomi kampung bisa tertutupi.
Untuk skala makro, Risma juga menyiapkan reformasi birokrasi perizinan industri. Dia memberikan contoh, bila mengurus izin restoran saat ini harus melewati tujuh meja dan waktu lebih dari sebulan, ke depan Risma akan mengeprasnya menjadi lebih singkat. "Saya akan berusaha memangkasnya menjadi satu meja dan waktu pengurusan tak lebih dari seminggu," janjinya.
Yang jadi masalah adalah harus ada perda untuk itu. Rencananya, Risma menyertakan reformasi birokrasi tersebut bersamaan dengan memasukkan raperda mengenai retribusi pajak bumi dan bangunan ke DPRD Surabaya.
Masalah infrastruktur juga tetap menjadi perhatian Risma. Terutama pembangunan jalan. "Bila semua jalan enak dilalui, daerah-daerah yang selama ini tertinggal akan terbuka dan terbantu percepatan pembangunannya," tutur dia.
Selain itu, salah satu permasalahan di tingkat kampung yang menjadi prioritasnya adalah banjir. Perempuan asal Kediri tersebut mengatakan, mayoritas permasalahan banjir di kampung terjadi akibat terhambatnya saluran pembuangan air. Jadi, cara penanganannya ialah mencari saluran yang tersumbat serta menyambungnya dengan saluran pematusan kota. Dengan cara tersebut, Risma yakin masalah banjir di kampung bisa berkurang. (ano/c9/oni)
SURABAYA - Tri Rismaharini, wali kota Surabaya terpilih, memiliki seabrek ide untuk meningkatkan pelayanan kepada warga. Setelah dilantik nanti, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu bakal merealisasikan program-program baru untuk memberdayakan kampung. Salah satunya menjalankan pelayanan publik berbasis rukun warga (RW). Dengan konsep tersebut, berbagai layanan pemkot bisa diakses hanya dari RW setempat.
"Dari pengamatan lapangan, pelayanan pemerintah kota terhadap warga minimal ternyata harus sampai RW. Tak cukup bila sampai di kelurahan saja," ucapnya. Dengan berbasis RW, program-program pemkot bisa menjangkau masyarakat meski berada di daerah pinggiran.
Ide itu muncul saat Risma -sapaan Tri Rismaharini- berkeliling menyosialisasikan pencalonannya dalam pilwali lalu. Lebih dari 500 lokasi telah didatanginya. Di setiap pertemuan, Risma selalu menyerap aspirasi dan masukan warga. Karena itu, dia menjadi semakin paham akan permasalahan di lapangan.
Selama proses sosialisasi tersebut, Risma menemui banyak hal yang membuatnya meyakini bahwa pelayanan berbasis RW penting untuk direalisasikan. "Contohnya adalah posyandu untuk lansia. Di satu tempat ada yang bayar, ada yang gratis. Ada yang pakai dokter dan ada yang tidak," ucapnya. Dalam waktu dekat, Risma akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk menstandarkan pelayanan kepada para lansia.
Alumnus ITS itu juga akan mempercepat pelayanan publik di tingkat RW. Gambarannya, nanti ada semacam kantor perwakilan pemkot di RW setempat. Bentuknya bisa berupa ruang khusus. Di ruang itu ada perangkat komputer yang memuat database pemkot. Jika program berjalan sesuai dengan rencana, warga bisa mengakses berbagai layanan pemkot hanya dari RW. Layanan itu, misalnya, informasi mengenai bantuan operasional sekolah (BOS) dan pelayanan kesehatan.
"Jadi, kalau ada warga yang sakit, tunjukkan KTP kepada petugas khusus di RW setempat. Lalu, petugas itu akan merujukkan warga tadi ke rumah sakit yang terdekat," paparnya. "Warga yang tak mampu bisa mendapat layanan kesehatan gratis. Nanti ketua RW yang menjadi verifikator," jelas Risma.
Mantan kepala Bappeko Surabaya itu menargetkan, pelayanan berbasis RW tersebut bisa dirasakan di sejumlah tempat tiga bulan setelah dirinya dilantik. "Hambatan utamanya sekarang ini hanyalah masalah sumber daya manusia. Tapi, saya optimistis bisa diatasi dengan training," tandasnya.
Selain itu, salah satu fokus utamanya adalah pemberdayaan ekonomi kampung. Risma mengatakan, pemkot akan memberikan fasilitas dan memancing kampung-kampung agar bisa lebih produktif. Rencananya, Surabaya dibagi menjadi zona produksi. Nah, setiap kawasan akan mempunyai produk unggulan sendiri-sendiri. "Usul tetap berasal dari masyarakat. Namun, kami yang akan mengarahkan. Sebab, tak mungkin, misalnya, satu Surabaya memproduksi lele semua," tuturnya.
Menurut dia, menjadikan sebuah kampung produktif bisa menyelesaikan banyak persoalan kota. Jika ibu-ibu dan warga kampung terlibat dalam kegiatan yang produktif, masalah sosial dan ekonomi kampung bisa tertutupi.
Untuk skala makro, Risma juga menyiapkan reformasi birokrasi perizinan industri. Dia memberikan contoh, bila mengurus izin restoran saat ini harus melewati tujuh meja dan waktu lebih dari sebulan, ke depan Risma akan mengeprasnya menjadi lebih singkat. "Saya akan berusaha memangkasnya menjadi satu meja dan waktu pengurusan tak lebih dari seminggu," janjinya.
Yang jadi masalah adalah harus ada perda untuk itu. Rencananya, Risma menyertakan reformasi birokrasi tersebut bersamaan dengan memasukkan raperda mengenai retribusi pajak bumi dan bangunan ke DPRD Surabaya.
Masalah infrastruktur juga tetap menjadi perhatian Risma. Terutama pembangunan jalan. "Bila semua jalan enak dilalui, daerah-daerah yang selama ini tertinggal akan terbuka dan terbantu percepatan pembangunannya," tutur dia.
Selain itu, salah satu permasalahan di tingkat kampung yang menjadi prioritasnya adalah banjir. Perempuan asal Kediri tersebut mengatakan, mayoritas permasalahan banjir di kampung terjadi akibat terhambatnya saluran pembuangan air. Jadi, cara penanganannya ialah mencari saluran yang tersumbat serta menyambungnya dengan saluran pematusan kota. Dengan cara tersebut, Risma yakin masalah banjir di kampung bisa berkurang. (ano/c9/oni)
HALAMAN KEMARIN
- Jadwal Pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tidak Terpengaruh
- PIOS Siap Tampung Pedagang Koblen, Peneleh, dan Pasar Lainnya
- Warga Babatan Pratama Menangkan Undian Rp 100 Juta dari SSF 2010
- Polisi Fokus ke Salon dan Komunitas Gay
- Hindari Penyeberang, Nyelonong ke Sungai
- Perpaduan Budaya Modern-Tradisional
- Ring Bercap Pertamina
- Usaha Bongpay Tetap Bertahan sampai Generasi Ketiga
- Rezeki Bakal Mengalir Sendiri
- Usaha di Sikatan Siap Pindah
Facebook
0 comments:
Post a Comment