Dana untuk Penyediaan Listrik akan Ditambah

Pada 2011, Kejar Rasio Elektrifikasi di Daerah

JAKARTA - Sektor kelistrikan, tampaknya, tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Buktinya, pada 2011, dana untuk penyediaan listrik akan ditambah. Wakil Menteri Perencanaan Pembangungan Nasionl (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dalam buku Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 disebutkan pagu untuk listrik diusulkan Rp 7,7 triliun. ''Pagu anggaran itu naik hampir lipat dua, tepatnya 96,4 persen,'' ujarnya kemarin (23/6).

Menurut Lukita, di antara jumlah tersebut, dana yang dialokasikan untuk program dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan Rp 7,667 triliun. ''Sisanya yang Rp 34,5 miliar digunakan untuk pengembangan PLTP skala kecil (PN8),'' katanya. Dia menyebut, penambahan pagu anggaran untuk sektor kelistrikan merupakan bagian dari upaya pemerintah menaikkan rasio elektrifikasi atau daerah yang teraliri listrik. ''Untuk rasio desa berlistrik, target kita 95 persen pada 2011,'' sebutnya.

Selain sektor kelistrikan, alokasi untuk infrastruktur yang berada di bawah koordinasi kementerian pekerjaan umum (PU) juga dinaikkan. Menurut Lukita, anggaran untuk PU dikatrol 60 persen. ''Basis anggaran untuk PU Rp 30 triliun,'' ujarnya. Sektor lain yang menjadi prioritas adalah perumahan rakyat. Lukita menyebut, anggaran untuk penyediaan rumah sederhana dinaikkan 200 persen. ''Naiknya memang besar. Sebab, baseline mereka (anggaran 2010) memang kecil,'' katanya.

Pada perumahan rakyat, pemerintah menargetkan pengurangan backlog dengan menyediakan perumahan melalui rusunawa sebanyak 170 twin block dan kawasan perumahan 117.010 unit.

Pengembangan jaringan infrastruktur juga menjadi salah satu prioritas dalam RKP 2011. Sasaran yang ingin dicapai, antara lain, ketahanan pangan nasional. Caranya melalui peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Juga meningkatkan hubungan antarwilayah dengan meningkatkan kapasitas jalan sepanjang 2.613 kilometer.

Atasi Lumpur Rp 1,2 T

Pembangunan infrastruktur di Sidoarjo yang rusak akibat luapan lumpur panas juga menjadi program utama pemerintah hingga 2014. Lukita mengatakan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sidoarjo Rp 1,2 triliun per tahun. Menurut dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang merupakan penanggung jawab penanganan luapan lumpur. ''Dana untuk BPLS akan diberikan hingga 2014,'' katanya.

Pada 2011, lanjut dia, alokasi dana tersebut akan digunakan untuk pemeliharaan bendungan lumpur Sidoarjo dan pembangunan infrastruktur jalan di sekitarnya. Selain itu, ada kerja sama dengan PT KAI (Kereta Api Indonesia) untuk membangun jalur kereta api yang terendam lumpur.

Sebelumnya, WAKIL MENTERI KEUANGAN yang masih merangkap Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, keterlibatan pemerintah dalam penanggulangan dampak luapan lumpur Sidoarjo memang ditetapkan melalui Perpres Nomor 14/2007 tentang BPLS.

Dengan adanya BPLS, biaya-biaya sosial kemasyarakatan yang timbul di luar peta terdampak dan biaya-biaya penanganan masalah infrastruktur, termasuk untuk menangani luapan lumpur, menjadi tanggungan APBN. (owi/c1/oki)